Senin , | WIB

Selasa, 04 Oktober 2016 - 11:23:14 WIB
KPK CUMA MENGAUM TERYATA MACAN OMPONG TAK BERANI
Korupsi - Dibaca: 1051 kali


Intelijenpost.com

PERIKSA PERUSAHAAN PLAT MERAH PT SEMEN INDONESIA GROUP

Surabaya, Intelijenpost.com

PT. Semen Indonesia Group yakni, PT. Semen Gresik, PT. Semen Tuban, PT. Semen Tonasa dan PT. Semen Padang, perusahan – perusahan penghasil semen  dari Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) ini sudah memakan waktu puluhan tahun mengadakan kegiatan tambangnya di Wilayah Jawa Timur ( Gresik dan Tuban ), Wilayah Sulawesi Selatan ( Makasar ), serta di Wilayah Sumatra Barat(Padang ).

Selanjutnya perusahan PT. Semen Indonesia  Group ini, dalam hal melaksanakan kegiatan tambangnya selalu berpindah – pindah lokasi dengan memanfaatkan lahan yang luasnya puluhan hektar – sampai ratusan hektar, namun dari usai hasil tambang, PT. Semen Indonesia Group tak pernah melakukan reklamasi dan pascatambang.

Akibat dari abaikan atau secara sengaja tidak melakukan reklamasi dan pascatambang, banyak terdapat lubang – lubang yang menganga lebar sehingga terjadi bagaikan danau dan hamparan kolam air yang luas dan diwaktu hujan dapat menimbulkan banjir serta rawan longsor begitu juga perusakan lingkungan hidup termasuk ekosistim, pencemaran di atas ambang batas serta perusakan sumber mata air maupun terkait dengan lingkungan sekitarnya.

Sementara untuk menindaklanjuti kasus ini, Intelijenpost coba konfirmasi dengan Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, yang namanya Undang – Undang Republik Indonesia diberlakukan kepada semua baik itu masyarakat ( rakyat ) maupun Pemerintah jadi harus tunduk dan patuh terhadap Undang – Undang yang dibuat dan disahkan oleh negara, ujar Aziz.

Untuk itu, mengenai Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, yang diatur sesuai Bagian Kedua Kewajiban Pasal. 100 ; ( 1 ) Pemegang IUP dan IUPK  wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. ( 2 ) Menteri, Gubernur atau Bupati, Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). ( 3 ) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diberlakukan apabila pemegang IUP dan IUPK tidsak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Lanjut Aziz, dalam Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara sudah diperjelas bahwa : pemegang IUP dan IUPK  wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang, disamping itu dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sudah diserahkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai kewenangannya.

Imbuh Aziz, karena dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sudah disetor oleh pemegang IUP dan IUPK kepada pejabat Pemerintah tersebut, namun tidak dilaksanakan hal ini dapat ditindak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) sesuai Pasal 2 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo, UU No. 20 Tahun 2001 :

( 1 ) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit  Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu meliar rupiah ).

( 2 ) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Makanya dengan unggahnya berita ini, KPK cuma mengaum, “ Ternyata Macan Ompong, “ tidak berani periksa perusahan plat merah PT. Semen Indonesia Group berarti KPK dimata masyarakat ( rakyat )sudah hilang kepercayaan dan diduga dijadikan motor penggerak oleh Pemerintahan Jokowi – JK  saat ini, tutup Aziz. ( IP - *** )     



Berita Lainnya