Sabtu , | WIB

Jumat, 23 Mei 2014 - 17:57:43 WIB
KPK: MENAG SURYADHARMA ALI TERSANGKA KORUPSI
Korupsi - Dibaca: 3227 kali


Suryadharma Ali

JAKARTA,INTELIJENPOST.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013.

Penetapan status tersangka Suryadharma Ali ini disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

"Sudah naik penyidikan dengan SDA (Suryadharma Ali) dkk sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas melalui pesan singkat, Kamis (22/5/2014).

Sebelumnya, bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memuji kinerja Suryadharma sebagai Menteri Agama. Prabowo menilai, penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya sudah sangat baik

Sementara,juru bicara KPK Johan Budi mengatakan dari hasil gelar perkara yang telah dilakukan KPK disimpulkan bahwa dalam proses penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 diduga telah terjadi tindak pidana korupsi.

Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 terkait dana pemondokan, katering, dan transportasi.

Oleh karena itu lanjut Johan pimpinan anti rasuah itu menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. Suryadharma Ali kata Johan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan keuangan negara.

Menurut Johan, penyelenggaraan haji pada tahun anggaran 2012-2013 yang dipakai mencapai di atas Rp1 trilliun. Meski demikian Johan menyatakan dugaan kerugian negara masih sedang dihitung.
 
Dia menambahkan hingga saat ini Suryadharma Ali merupakan satu-satunya tersangka, Johan menyatakan pihaknya akan mengembangkan penyidikan perkara kasus ini sehingga tidak menutup akan adanya tersangka baru.

Johan memastikan tidak ada unsur politis dalam penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka.
 
"Kemudian pertanyaan apakah ada unsur politis? Saya kira tidak ada unsur apapun selain unsur penegakan hukum. Jadi KPK sebagai penegak hukum harus menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan perkara jadi di luar unsure-unsur penegakan hukum, bahwa kemudian orang luar mempersepsikan atau menarik-narik ini ke wilayah politik ya itu urusan orang di luar KPK," ungkap Johan.

Dalam kasus ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan dana penyelenggaraan Haji yang dikumpulkan dari Ongkos Naik Haji jamaah setiap tahunnya mencapai Rp80 triliun. Dari dana sebesar itu, PPATK mencatat bunga sebesar Rp2,3 triliun.
 
PPATK menemukan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan pejabat kuasa pengguna anggaran haji Kementerian Agama 2004-2012. Penyimpangan uang milik calon jemaah haji itu terlacak melalui aliran dana ke rekening sejumlah pejabat di Kementerian Agama.

Sebelumnya Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan pihaknya telah melakukan penataan pengelolaan keuangan dana haji selama menjabat sebagai menteri. Dia mengaku tidak tahu adanya penyimpangan.
 
"Saya selaku Menteri Agama belum tahu apa yang dimaksud penyimpangan itu. Yang kami lakukan untuk saat ini adalah melakukan pembenahan pengelolaan keuangan haji," demikian menurut Suryadharma Ali.(IP/kmp/voi)



Berita Lainnya