Minggu , | WIB

Minggu, 24 September 2017 - 11:31:34 WIB
BIP 45 : PATUHI TAP MPRS NOMOR 25 TAHUN 1966 BELUM DI CABUT,
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 120 kali


Intelijenpost.com

LARANG SEMUA HAL BERBAU KOMUNIS

Surabaya, Intelijenpost.com

Kepala humas Badan Intelijen Pejuang’ 45 ( BIP’ 45 ) Lahane Aziz mengatakan, pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia harus patuhi TAP MPRS Nomor : 25 Tahun 1966, masih berlaku dan belum dicabut, maka semua hal berbau komunis harus dilarang berada dan tumbuh di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) ini.  

BIP’ 45 minta kepada pemerintah menekankan, Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) masih berlaku. Oleh sebab itu, segala hal yang berbau paham komunis merupakan hal terlarang, ujar Aziz.

Untuk itu, BIP’ 45 minta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan Kepala Polri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menegakkan hukum terkait hal tersebut.

"Menyangkut hal ini, BIP’ 45 mengharapkan Presiden Jokowi harus jelas menyampaikan, gunakan pendekatan hukum karena TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 masih berlaku," maka bangsa dan negara patuh dan tunduk terhadap TAP MPRS tersebut, ujar Kepala humas BIP’ 45  di Surabaya, Minggu (24/9/2017). "Di situ tercantum soal pembubaran PKI dan melarang komunisme, larangan terhadap penyebaran ajaran-ajaran komunisme, Leninisme, dan Marxisme," lanjut dia.

Menurut Aziz, selain itu ada satu peraturan yang dijadikan dasar untuk menindak pelaku penyebar ajaran tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Pasal 107 KUHP.Lantas dalam UU tersebut, lanjut Aziz, ada penambahan pada Pasal 107 KUHP, yakni pemerintah melarang kegiatan penyebaran atau pengembangan paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme dalam berbagai bentuk.

Imbuhnya, BIP’ 45 juga harapkan kepada Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Badan Intelijen Negara ( BIN ) untuk menegakan terkait hal tersebut, serta memberikan arahan bagi seluruh jajarannya di Indonesia untuk menindak jika menemukan pelanggaran tersebut dan juga" seluruh jajaran untuk bisa melakukan langkah-langkah hukum terhadap yang diduga mengandung ajaran komunisme. Apakah itu bentuknya atribut, kaus, simbol, termasuk film-film yang bisa mengajarkan komunisme," tutur Aziz. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya