Jumat , | WIB

Senin, 15 Januari 2018 - 11:27:19 WIB
ALASAN BUPATI TALAUD KE LUAR NEGERI LSM MINTA MENDAGRI MOHON DIPERTIMBANGKAN
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 326 kali


Intelijenpost.com

Manado, Intelijenpost.com

Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, alasan Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip keluar negeri ( Amerika ), terkait dengan diberikannya SK pemberhentian sementara oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, LSM mohon dipertimbangkan adanya sanksi tersebut.

Menurut Aziz, informasi yang dihimpun LSM dari beberapa sumber yang dapat dipercaya di Talaud ( Manado ) mengatakan, seharusnya Gubernur Manado dan Mendagri ( pemerintahan ) tidak secepat itu mengeluarkan SK pemberhentian sementara kepada Bupati Talaud Sri Wahyuni, sebetulnya Mendagri ( pemerintah ) berikan teguran berupa surat pernyataan bahwa Bupati Sri Wahyuni tidak melakukan pelanggaran atau pergi keluar negeri tanpa izin lagi dalam hal – hal urusan pemerintahan maupun pribadinya, ujar Aziz.

Lanjutnya, sumber ini juga mengatakan, Sri Wahyuni keluar negeri memakai anggaran pribadi, dia keluar negeri ( Amerika ) mengikuti peserta Internasional Visitor Leadership Program ( IVLP ) dan ini merupakan undangan perseorangan bukan kelembagaan dan disana dia bertujuan belajar atau sejenis study banding mengenai masalah perkembangan kemaritimin, ujarnya.

Untuk itu, menurut LSM dengan kejadian ini belum dianggap Fatal karena maksud dia ( Sri Wahyuni ) keluar negeri itu untuk belajar serta mencari pengalaman dan hasilnya juga nanti mengenai ilmu yang diperolehnya akan diterapkan di dalam pemerintahan yang dipimpinnya di Talaud ( Manado ), terkait dengan masalah program kemaritiman, maka dengan ini LSM harapkan kepada Mendagri ( pemerintah ) untuk mohon dipertimbangkan mengenai SK pemberhentian sementara tersebut, tutur Aziz.  

Selanjutnya berita yang dilansir Intelijenpost.com mengenai, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara Sri Wahyumi Manalip dari jabatannya sebagai Bupati Kepulauan Talaud. Sri dianggap melanggar UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan pergi ke Amerika Serikat tanpa izin resmi dari atasannya. "Menurutnya, saya akan tetap masuk kantor," ujar Sri sewaktu mengikuti pemeriksaan kesehatan bakal calon bupati di Manado, Sabtu (13/1/2018). Sementara Sri sendiri kembali maju dalam bursa Pilkada 2018 melalui jalur perseorangan.  

Mengenai pemberhentian sementara Sri dari jabatannya karena kepergiaannya ke Amerika Serikat pada Oktober hingga November 2017. "Paspor yang saya gunakan ke sana adalah paspor reguler, dan saya ke sana sendiri tidak membawa staf. Saya juga tidak menggunakan anggaran daerah," ujar Sri Wahyumi membela diri.

Kemudian Sri bersama lima orang terpilih lainnya diundang  Kedutaan Besar AS di Indonesia untuk mengikuti program studi banding selama hampir sebulan di negeri dipimpin oleh Donald Trump itu. Rodhial Huda, peserta International Visitor Leadership Program (IVLP) lainnya dari Natuna, membenarkan bahwa kepergian ke AS itu merupakan undangan ke perseorangan bukan ke lembaga. "Saya termasuk salah satu yang diundang, dan bersama  Sri belajar di sana," ujar Huda saat dihubungi via telepon, Minggu (14/1/2018).

Lantas menurut Huda, Sri diundang oleh Pemerintah AS karena dinilai sukses dalam pembangunan ekonomi kemaritiman dan lingkungan. "Kami selama berada di AS mengunjungi berbagai tempat dan lembaga termasuk ke Gedung Putih, ke lembaga pemerintahan, NGO, Departeman Luar Negeri, dan banyak tempat lainnya," kata Huda.

Lalu selama berada di AS, rombongan ILVP itu melihat bagaimana AS mengurus kemaritimannya. Menuru Huda, setiap tahun Pemerintah AS memilih orang-orang yang dianggap mempunyai kapasitas dalam kepemimpinan dalam bidangnya. AS memberi penghargaan dengan mengajak studi banding di negara mereka. "Semua biaya ditanggung oleh pengundang," ujarnya.

Hal ini, Sri menganggap SK Mendagri soal pemberhentian sementara dirinya belum diterima,  Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemrov Sulut Jemmy Kumendong meminta Sri untuk tidak membangkang dan mematuhi sanksi yang diberikan. UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 76 Ayat (2) menjelaskam, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

Menyangkut ini, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw juga telah menyerahkan SK Mendagri itu kepada Wakil Bupati Petrus Tuange untuk sementara menjabat bupati menggantikan Sri. ( IP – AG )

 



Berita Lainnya