Jumat , | WIB

Selasa, 16 Januari 2018 - 07:57:41 WIB
LSM DUGA ADA UNSUR SEBRANGAN POLITIK ANTARA BUPATI TALAUD DENGAN GUBERNUR MANADO
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 190 kali


Intelijenpost.com

Manado, Intelijenpost.com

Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, ada dugaan unsur sebrangan politik antara Bupati Talaud Sri Wahyuni dengan Gubernur Manado Olly Dondokambey SE.

Lanjut Aziz, mengenai Bupati Talaud Sri Wahyuni yang pergi keluarnegeri ( Amerika ) belum lama ini, karena tidak melapor atau minta izin beprgian tersebut kepada Gubernur Manado Olly Dondokambey sebagai pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah, seharusnya sanksi yang diberikan kepada Bupati Talaud mengenai SK pemberhentian sementara atau peneguran cukup diberikan di daerah oleh Gubernur Manado tersebut.

Lantas menjadi kecurigaan bagi LSM, kenapa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo begitu dapat laporan dari Gubernur Manado tersebut, langsung menanggapi dan tanpa ada pertimbangan langsung memberikan sanksi atau SK pemberhentian sementara terhadap Bupati Talaud Sri Wahyuni ini, ujar Aziz.

Menuut Aziz, Bupati Talaud itu hanya melanggar persyaratan yang tercantum di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bukan tersandung kasus korupsi atau tindak pidana lainnya, disamping itu dia keluar negeri dengan tujuan belajar atau jenis study banding mengenai perkembangan kemaritiman di Amerika dan nantinya ilmu yang diperolehnya juga akan diterapkan di tempat dimana dia dinas sebagai Bupati Talaud tersebut, kata Aziz.

Aziz menambahkan adanya tindakan ini, jelas indikasinya kuat ada unsur sebrangan politik antara Bupati Talaud dengan Gubernur Manado saat ini, dan Mendagri Tjahjo Kumolo ( pemerintah ) ambil tindakan tanpa ada pertimbangan sehingga hal ini dapat dikatakan juga ada unsur pilih kasih sehingga ada perbedaan seperti kasus yang terjadi menyangkut mantan Gubernur DKI Ahok, ini terjadinya, ungkap Aziz.

Selanjutnya mengenai, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menyebut pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta masih menunggu surat pemberitahuan dari pengadilan. Ahok saat ini menjalani sidang perkara penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Mengenai hal ini, kita harus menerima surat dulu dari pengadilan. Secara resmi dia didakwa dengan pasal berapa dengan ancaman hukuman berapa tahun. Kita harus dapat surat dari pengadilan. Sebelum ada surat (dari PN Jakut) enggak bisa kita proses," kata Sumarsono kepada wartawan usai mengikuti acara silaturahmi bersama masyarakat di Sport Mall Kelapa Gading, Jl. Raya Kelapa Nias HF3 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (14/12/2016).

Lalu Sumarsono (Soni) menegaskan, pemberhentian sementara (penonaktifan) Ahok harus memenuhi aturan yang dipersyaratkan yang tercantum di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 83 UU tersebut diatur penonaktifan kepala/wakil kepala daerah yang didakwa salah satunya dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun penjara. ( IP – AG )



Berita Lainnya