Minggu , | WIB

Jumat, 21 November 2014 - 15:27:07 WIB
LSM MINTA MENTERI PERHUBUNGAN EKSTRA PENGAWASAN KETAT
Nusantara - Dibaca: 9729 kali


TERHADAP  PROYEK  PELUASAN  BANDARA  BIMA

BIMA,INTELIJENPOST.COM Kepala Bandar udara Bima Auryadin eks Kabandara melangguane Talaut dan juga mantan Kabandara Sugimanuru Raha – Sulawesi Tenggara, pada Tahun 2011 – 2012, pernah tersandung kasus dugaan korupsi puluhan meliar dana perluasan bandara, runway, pelebaran, apron dan pengaspalan sehingga proyek Bandara Sugimanuru ( Raha ) sempat terlantar kurang lebih setahun karena pemborongnya atau yang mengerjakan proyek minggat ke Surabaya.

Sementara Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin Bandar Udara Bima merupakan sebuah bandara yang terletak di Nusa Tenggara Barat ( NTB ), kode IATA – BMU. Bandara ini8 memiliki landasan pacu sepanjang 1647 meter dengan permukaan aspal dan ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah, rencana proyek pengembangan bandara pada tahun 2015, dengan penambahan panjang sekitar 2.200 meter serta jumlah anggaran yang dibutuhkan Rp. 150 meliar.

Dari hasil jumpa pers Kepala Dishubkominfo Provinsi NTB Ridwan Syah mengatakan, dibutuhkan anggaran Rp. 150 meliar untuk pengembangan Bandara Sultan Salahudin Bima. Dana tersebut akan disiapkan oleh Kementerian Perhubungan, kecuali dana pembebasan lahan bagian dari tanggung jawab daerah, ucapnya.

Karena anggaran perluasan bandara, runway, perpanjang lapangan pacu ini berasal dari dana Kementerian Perhubungan, maka Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA-PPD ) seluruh Indonesia Lahane Aziz ikut angkat bicara, “ LSM minta Menteri Perhubungan ekstra pengawasan ketat terhadap proyek perluasan Bandara Bima tersebut.”

Sebab Dia ( Auryadin ) setiap menjabat sebagai Kepala Bandar Udara dimana saja selalu mengajukan dan melaksanakan proyek perluasan bandara baik untuk perluasan, runway dan perpanjang lapangan pacu diduga jangan – jangan Auryadin punya tim khusus di Kementerian Perhubungan untuk melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ) sebagai alap – alap untuk mensksekusi dana dimaksud, sehingga Auryadin selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun sebagai Kabandara dipindahkan lagi ke suatu tempat juga menjadi Kepala Bandar Udara, kata Ketua Kordinator LSM.

Menurut Lahane Aziz, dimata LSM. PKA-PPD nama Auryadin ( Kabandara ) sudah tidak asing lagi dan selangkah lagi sudah terbaca  yang diduga sebagai tingkah laku kejahatan untuk itu LSM. Selalu memantau kinerjanya. Maka untuk itu Menteri Perhubungan jangan memberikan leluasa atau kepercayaan sebagai orang yang tugasnya sebagai pengatur anggaran dan kalau bisa dirinya ( Auryadin  ) dikotakan serta jangan lagi diberikan jabatan yang bersangkutan dengan anggaran, tegas Aziz.  ( IP – TO )

Berita Lainnya