Rabu , | WIB

Senin, 08 Desember 2014 - 19:02:55 WIB
LSM MENILAI PENCEMARAN LINGKUNGAN TERKAIT PENEMBAKAN
Nasional - Dibaca: 3114 kali


KAPAL  PENCURIAN  IKAN  DILAUT

JAKARTA,INTELIJENPOST.COM Pemerintahan  Joko Widodo (Jokowi) –  Jusuf Kalla (JK) mengambil tindakan tegas untuk menenggelamkan atau menembak kapal – kapal asing yang mengadakan penangkapan ikan di perairan Indonesia secara illegal yang belum lama ini dilakukan di laut Kalimantan, dimana para ABK dievakuasi di kapal Barakuda milik TNI – AL dan langsung kapal pencurian ikan tersebut ditembak serta disaksikan para ABK tadi.

Adanya penembakan kapal pencurian ikan ini, LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA-PPD ) Ketua Kordinator Seluruh Indonesia Lahane Aziz menilai, Pemerintahan Jokowi – JK ambil tindakan tegas untuk menembak atau menenggelamkan kapal – kapal pencurian ikan tersebut, hal ini membuat efek jerah para pelaku pencurian, tapi masalah ini sangat berdampak pada pencemaran lingkungan dilaut terkait tumpahnya Bahan Bakar Minyak ( BBM ) maupun bahan kimia lainnya yang berada dalam kapal termasuk bangkai kapal dan juga dapat terjadi pendakalan, kata Aziz.

Intelijen Post coba konfirmasi berita ini dengan Ketua Badan Intelijen Pejuang 45, Jenderal ( Purn ) BRM. Hario Budiono mengatakan, kami sangat mendukung dengan tindakan yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi – JK , tapi sebaiknya kapal – kapal pencurian ikan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) ini ditangkap dan diamankan di Markas TNI – AL atau dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan terdekat sesuai dimana Tempat Kejadian Perkara ( TKP ).

Selanjutnya Barang Bukti ( BB ) berupa kapal yang terbukti  melakukan pencurian tersebut, setelah kurang lebih tiga ( 3 ) bulan barang bukti kapal ini dilelang secara terbuka jadi siapa saja yang ikut dalam lelang ini harus melengkapi dokumennya apabila kapal mau dioperasikan kembali untuk menangkap ikan di perairan NKRI secara legal, ujar Hario.

Untuk itu Pemerintahan Jokowi – JK, atau Kementerian Perikanan dan Kelautan harus meninjau kembali aturan yang sudah disepakati masalah penembakan dan penenggelam kapal pencurian ikan tersangkut kapal – kapal asing yang beroperasi selama ini dalam wilayah toritorial Indonesia secara illegal supaya ditangkap dan disita oleh Negara, kemudian dilelang kepada nelayan maupun pada pengusaha siapa saja, imbuh LSM.PKA-PPD. ( IP – DW )

Berita Lainnya