Senin , | WIB

Selasa, 25 Desember 2018 - 18:13:34 WIB
PEMBANGUNAN RUMAH POMPA DIBANGUN MENGHALANGI ALUR SUNGAI KALIMAS
Metro Surabaya - Dibaca: 301 kali


Intelijenpost.com

BISA BERDAMPAK TSUNAMI LSM :

Surabaya, Intelijenpost.com

Sesuai mengenai persoalan muara sungai, pantai Utara Tanjung Perak Surabaya haruslah bersih dari segala hal yang dapat memperlambat arus sungai. Karena jika tidak, aliran arus sungai akan terhambat. Arus air yang terbawa aliran sungai ini dapat membludak di teluk dan menghambat jalur air. Akibatnya saat musim hujan, sungai akan meluber dan menyebabkan banjir di daerah sekitarnya. Di sinilah kita perlu mempertanyakan kebijakan pemerintah ( Pemkot Surabaya ) mengenai siapa yang mengizinkan Pelindo III melakukan reklamasi.

 Lantas reklamasi akan mempersempit muara sungai serta luasnya, dan mempengaruhi arus. Setidaknya, proses tersebut akan menahan aliran air sungai-sungai besar di Kalimas sehingga dapat mengakibatkan banjir yang lebih besar. Hal ini kontra dengan upaya pemerintah ( Pemkot Surabaya ) dalam menanggulangi banjir, melalui pembangunan dan pembersihan kanal-kanal yang selama ini telah dilakukan.

Kemudian mengenai reklamasi membuat muka air laut naik. Ketika terjadi pasang naik, terjadilah banjir rob yang lebih besar daripada yang selama ini terjadi sebelum dilakukannya reklamasi. Bahkan  belum cukup sampai di situ, melambatnya aliran air akibat reklamasi dapat menyebabkan akumulasi sedimen dalam air.

Menyangkut hal ini, Intelijenpost.com coba konfirmasi dengan Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, proyek pembangunan rumah pompa yang dibangun dengan cara reklamasi dan mengganggu alur jalannya sungai di Kalimas ini jelas sudah melanggar aturan pemerintah serta dapat disebut masuk dalam peta pembangunan jalur merah atau zona yang dilarang, ujarnya

Selanjutnya sementara untuk itu, menurut dia ( Aziz ) mengatakan,  seharusnya pejabat setempat melarang adanya pembangunan rumah pompa di Kalimas ini sebab terletaknya di daerah yang dinilai rawan. Disisi lain, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan pihaknya sebenarnya sudah membuat peta khusus yang berisi daerah-daerah rawan tsunami. "Di Indonesia zona yang rawan tsunami petanya sudah dirilis BMKG tahun 2001, itu zona merahnya sudah ada, kata Dwikorita.

LSM menambahkan, mengenai peta itu sebenarnya, kata Aziz, bisa digunakan para pejabat daerah terkait untuk menata wilayahnya, terutama dalam membangun kawasan pesisir. Peta zona merah BMKG juga sejalan dengan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP diketahui telah mempunyai aturan tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai yang tertuang pada Peraturan Menteri KKP Nomor 21/ Permen-KP tahun 2018.

Terkait aturan ini dibuat agar pembangunan di wilayah pesisir lebih diperhatikan, atau mengikuti hitung-hitungan sempadan. Pada Pasal 1 tertulis bahwa sempadan adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Lalu  sedangkan Pasal 3 berbunyi, batas sempadan pantai dihitung berdasarkan tingkat risiko bencana, antaranya seperti gempa, tsunami, badai, erosi atau abrasi, dan banjir dari laut. "Diharapkan peta itu bisa diintegrasikan dalam tata ruang sehingga kalau membangun atau zona pengembangan tentunya mengikuti sempadan pantai yang dikeluarkan KKP. Jadi ini penting. Persoalannya harus dipatuhi kalau tidak bencana akan mengancam," ujar Aziz.

Tutupnya berita ini, sempat juga Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Jamaludin menegaskan,  pada dasarnya daerah yang langsung berhadapan dengan pantai tidak boleh dijadikan bangunan permanen. "Daerah yang langsung berhadapan pantai sebaiknya tidak digunakan untuk infrastruktur permanen, pungkas Ridwan. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya