Minggu , | WIB

Kamis, 18 Desember 2014 - 23:58:13 WIB
PELARANGAN MOTOR DI HI TIDAK DAPAT MENGURANGI KEMACETAN
Nasional - Dibaca: 3208 kali


Bundaran HI

JAKARTA,INTELIJENPOST.COM - Kebijakan Pemprov DKI mulai memberlakukan pelarangan motor yang melintas mulai dari kawasan bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Medan Merdeka Barat. Pelarangan ini mengundang protes dari para pemotor yang merasa dianaktirikan karena dipaksa menjalani jalan kecil dengan kemacetan yang parah.

"Sesuai para pemotor merasa didiskriminasikan, ini baru tahap awal karena akhirnya nanti mobil pun akan terbatasi sendiri dengan sistem ERP," kata pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga saat berbincang, Kamis (17/12/2014).dengan para kuli tinta baru lalu.

Adanya pelarangan motor di ruas Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat adalah uji coba sebelum Electronic Road Pricing (ERP) benar-benar diterapkan 2 tahun mendatang. Sistem ini membuat warga harus membayar jika melintasi ruas jalan tertentu, salah satunya Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat.

Sementara tujuan ERP ini memang mengurangi kemacetan di dalam Jakarta dengan memaksa pengendara kendaraan pribadi pindah ke transportasi publik saat beraktivitas di dalam Jakarta. Idealnya saat ERP berlaku, transportasi publik Jakarta sudah memadai dengan waktu tunggu yang sebentar. Caranya pengendara dari luar akan memarkir kendaraannya di pinggir Jakarta dan beraktivitas di Jakarta dengan menggunakan transportasi publik.

Kemudian pelarangan motor ini juga harusnya menjadi langkah awal mendesak para pengendara menggunakan bus di sekitar kawasan bisnis dan pemerintahan. Namun, hal ini tidak bisa berjalan gampang. Baru diujicoba, para pengendara motor mengeluh waktu mereka semakin terbuang karena melewati 'jalan tikus' yang juga macet.

Selanjutnya mereka memilih tetap berkendara dan bermacet-macet ria daripada memarkirkan motornya dan naik bus. Alasannya, waktu tunggu bus yang lama membuat mereka tak memiliki kepastian waktu untuk beraktivitas, kata berbagai sumber saat ditemui IntelijenPost di seputar jalan Merdeka Barat.

Menurut Nirwono, kebijakan pelarangan motor ini harus menjadi 'people power' untuk mendesak Pemprov DKI membenahi transportasi publiknya lebih cepat. Pengadaan bus-bus tidak lagi melalui tender sehingga tak butuh waktu lama untuk dinikmati warga, jelasnya.

Menyangkut masalah macet di Ibu Kota ini, Intelijen Post coba konfirmasi dengan Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA- PPD ) Seluruh Indonesia Lahane Aziz coba angkat bicara,” kalau Pemprov DKI mengundang saya ke Jakarta ( Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ) untuk mengatur dan mencari solusi yang tidak begitu besar berdampak pada masyarakat Jakarta , tapi langsung dapat mengatasi kemacetan sekitar 40% tanpa melarang motor melewati seluruh kota Jakarta dan konsep ini ada pada LSM kami yang belum pernah terpikir oleh pakar Tata Kota Pemprov DKI selama ini, ujar Aziz.

LSM menambahkan, dimuka bumi ini tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan, semua itu dapat diselesaikan karena semua ini bersentuhan dengan manusia cuma memerlukan akal dan pikiran yang sehat tanpa ada digandoli dengan maksud – maksud untuk menguntungkan diri sendiri sehingga merugikan pihak lain atau pihak umum, ungkap Aziz. ( IP – BRM )

Berita Lainnya