Rabu , | WIB

Selasa, 23 Desember 2014 - 19:13:02 WIB
LSM MENILAI KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ADA KKN
Nasional - Dibaca: 41335 kali


kantor kementerian perhubungan

TERKAIT PENEMPATAN JABATAN KEPALA DINAS
JAKARTA,INTELIJENPOST.COM Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Kordinator Seluruh Indonesia Lahane Aziz menilai ada unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ) antara orang nomor satu ( Kementerian Perhubungan – Ri )dengan orang nomor dua ( Para Dirjend – Dirjendnya ) terkait penempatan jabatan mulai dari setingkat Direktur sampai dengan Kepala – Kepala Dinas di Daerah.

Menurut Lahane Aziz, yang paling terlihat jelas di Dinas Perhubungan Udara ada indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ) menyangkut eks Kepala Bandara Sugimanuru – Sulawesi Tenggara ( Raha ), Mohammad Auriyadin sebelum pindah dari bandara tersebut meninggalkan kinerja yang buruk terkait proyek perluasan bandara dan memperpanjang lapangan pacu, afron serta bangunan lainnya termasuk bangunan airportnya yang tertunda selama satu tahun karena ada indikasi korupsi, ujarnya.

Kemudian Kabandara Auriyadin dimutasikan sebagai Kepala Bandara Melaungone ( Sanger Talaut ), di bandara ini juga Dia sempat bermasalah dengan Bupati dan masyarakat pemilik tanah yang bermasalah dengan bandara sehingga masyarakat sempat menduduki atau memblokir jalannya penerbangan dan sebagai Kabandara Auriyadin sempat meninggalkan kantornya beberapa hari.

Selanjutnya saat ini Dia ( Auriyadin ) dimutasi jadi Kepala Bandara Udara Sultan Muhammad Salahudin, Bima Nusa Tenggara Barat ( NTB ), disini juga Dia tersangkut masalah lahan ( tanah ) penduduk yang digunakan buat bandara belum dibayar atau ganti rugi harga tanahnya sampai masyarakat tadi ujuk rasa sampai obrak abrik dalam ruangan kerjanya, ucap Aziz.

LSM menambahkan, kalau dilihat tiga kali menjadi Kepala Bandara Auriyadin selalu menjadi masalah, apalagi ada dugaan kuat tersangkut korupsi kenapa Kementerian Perhubungan atau Pemerintah masih percaya yang bersangkutan jadi Kabandara, disini sudah terlihat jelas ada oknum Kementerian Perhubungan yang mengatur atau ikut  terlibat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ) dengan Kabandara Bima  ( NTB ) saat ini, imbuh Aziz.

Disisi lain, LSM.PKA-PPD juga  mendapat data dan informasi terkait kinerja Kementerian Perhubungan atau dilingkungan Dirjen Perhubungan Laut yang banyak terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ) terhadap penempatan jabatan di Daerah sebagai Kepala Syahbandar, dimana mekanisme sebagai Kepala Kantor  ( Dinas ) tanpa bermasalah bisa dipindahkan, hal ini terjadi di Syahbandar Tanjung Perak Surabaya yang baru menduduki jabatan sebagai Kepala Syahbandar Kelas satu Tanjung Perak selama dua bulan sudah di mutasikan atau pindah tugas di Jakarta.  ( IP – TIM )

Berita Lainnya