Minggu , | WIB

Rabu, 29 Mei 2019 - 06:31:34 WIB
WNA DI NTB KRONOLOGI SUAP TP1,2 MILIAR SOAL IZIN TINGGAL
Hukum & Kriminal - Dibaca: 247 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijen Post

Adanya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Nusa Tenggara Barat terkait suap pengurusan izin tinggal turis di sana. Setidaknya tujuh orang diamankan dari operasi senyap itu.

Selanjutnya mereka adalah Liliana Hidayat Direktur PT. WB (Wisata Bahagia) sekaligus pengelola Wyndham Sundancer Lombok, staf Liliana yang bernama Wahyu, Joko Haryono selaku General Manager Wyndham Sundancer Lombok, Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Lantas kemudian, Yusriansyah Fazrin Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Bagus Wicaksono Penyidik PNS dan Ayub Abdul Muqsith sebagai Penyidik PNS. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan perkara ini bermula saat penyidik PNS di Kantor Imigrasi Klas I Mataram mengamankan dua WNA dengan inisial BGW dan MK. Mereka diduga menyalahgunakan izin tinggal. Keduanya menggunakan visa sebagai turis biasa, namun bekerja di Wyndham Sundancer Lombok.

Kemudian Liliana, selaku perwakilan Manajemen Wyndham Sundancer Lombok mencoba mencari cara melakukan negosiasi dengan PPNS Kantor Imigrasi Klas I Mataram agar proses hukum dua WNA tersebut tidak berlanjut. "Kantor Imigrasi Klas Mataram telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan untuk dua WNA tersebut tanggal 22 Mei 2019. YRI (Yusriansyah Fazirin) kemudian menghubungi LIL (Liliana Hidayat) untuk mengambil SPDP tersebut," kata Alexander di Gedung KPK, Jakarta, Selass (28/5).

Sementara Alexander menyebutkan permintaan pengambilan SPDP ini diduga adalah kode untuk menaikkan harga penghentian kasus tersebut. Liliana pun menawarkan uang sebesar Rp300 juta untuk menghentikan kasus tersebut, namun ditolak Yusriansyah karena jumlahnya sedikit. Yusriansyah pun berkoordinasi dengan atasannya Kurniadie terkait masalah ini. "Selanjutnya, diduga terjadi pertemuan antara YRI dan LIL untuk kembali membahas negosiasi harga," kata Alexander.

Bahkan dalam OTT ini, KPK mengungkap modus baru yang digunakan Yusriansyah, Liliana, dan Kurniadie dalam negosiasi uang suap, yaitu menuliskan tawara di atas kertas dengan kode tertentu tanpa berbicara. "Kemudian YRI melaporkan pada KUR untuk mendapat arahan atau persetujuan. Akhirnya disepakati jumlah uang untuk mengurus perkara 2 WNA tersebut adalah Rp1,2 miliar," katanya.

Lanjut Alexander mengatakan metode penyerahan uang yang digunakan juga tidak biasa. Liliana memasukan uang sebesar Rp1,2 miliar ke dalam kresek hitam dan kresek itu ditempatkan dalam sebuah tas. Tas berisi kresek itu kemudian dibuang di depan ruangan Yusriansyah. "YRI kemudian memerintahkan BWI mengambil uang tersebut dan membagi Rp800 juta untuk KUR, Penyerahan uang pada KUR adalah dengan cara meletakkan di ember merah," katanya.

Namun Kurniade, lanjut Alexander, kemudian meminta pihak lain untuk menyetorkan Rp340 juta ke rekeningnya di sebuah bank. Sementara itu, sisanya sebanyak Rp500 juta, diperuntukkan pada pihak lain. "Teridentifikasi salah satu komunikasi dalam perkara ini, setelah penerimaan uang oleh pejabat Imigrasi terjadi, yaitu: 'makasi, buat pulkam'," ucap Alexander.

"Lalu di kamar YRI, tim menemukan uang sebesar Rp85 juta dalam beberapa amplop yang telah dinamai. Secara paralel, tim mengamankan LIL, WYU, dan JHA di Wyndham Sundancer Lombok pada pukul 22.00. Selanjutnya, tim mengamankan KUR di rumah dinasnya di Jalan Majapahit, Mataram pada pukul 02.00 dini hari, Selasa, 28 Mei 2019," ujarnya.

Hal ini akhirnya, KPK menetapkan tersangka Kepala Imigrasi Klas I Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kurniadie sebagai tersangka suap izin tinggal warga negara asing (WNA) di Nusa Tenggara Barat. Kurniadie ditetapkan tersangka bersama Kepala Seksi Penindakan dan Intelijen Imigrasi, Yusriasnyah Fazrin dan dari pihak swasta atas nama Liliana Hidayat. ( IP – DW )

 



Berita Lainnya