Senin , | WIB

Selasa, 17 Februari 2015 - 18:14:15 WIB
KABID BINA MARGA DINAS PU KAPUAS DIDUGA SUAP BEBERAPA ANGGOTA DPR
Nusantara - Dibaca: 19702 kali


Hendry S Dalim

TERKAIT PROYEK APBD 2015

PALANGKARAYA,INTELIJENPOST.COM Penyerahan delapan tersangka kasus suap di Anggota DPR  Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah sesuai adanya pelimpahan berkas dari Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalteng ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, baru – baru ini  menuai kecurigaan dari kalangan pengacara yang ditunjuk oleh tersangka kasus suap tersebut.

Menyangkut delapan tersangka yang diserahkan ke Kejati Kalteng tersebut antara lain,Ketua DPRD Mahmud Iip Safrudin politisi partai Golkar, Wakil Ketua DPRD Timotius Mahar alias Ebeb (PDIP), Ketua Fraksi Gerindra Epok Baharudin Mating, Ketua Fraksi PAN Rony S Rambang, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus sebagai Ketua Fraksi PPP DPRD Kapuas Tommy, Ketua Fraksi PKB Zainal Makmur, Ketua Fraksi Demokrat Eddy Fahriansyah dan pemberi suap Kabid Bina Marga Dinas PU Kapuas Imanuah.

Sementara pengacara tersangka Wakil Ketua DPRD Kapuas, Timotius Mahar alias Ebeb, yakni Hendry S Dalim kepada pers belum lama ini menegaskan, ada indikasi penetapan tersangka dalam kasus suap di DPRD Kapuas ‎ hanya berakhir pada delapan orang tersebut saja dan tidak mengarah kepada Sekda dan Kadis PU Kapuas serta wakil ketua dewan lainnya serta pengusaha yang menyediakan uang suap Rp2,3 miliar untuk mengamankan proyek APBD 2015 di Kapuas, ujarnya.

"Menurut Dia ( Hendry  ), indikasi itu sangat kentara, sebab sampai saat ini tidak ada perkembangan kasus itu terkait tidak ada penambahan tersangka, padahal sudah sangat jelas, adanya keterlibatan pengusaha yang menyediakan uang, keterlibatan Sekda dan Kepala Dinas PU yang turut mengatur dan melakukan negosiasi uang suap serta Wakil Ketua Dewan lainnya yang saat dilakukan negosiasi suap tersebut juga ikut," katanya.

Selanjutnya Dia juga menambahkan, jika aktor lainnya yang terlibat dalam kasus suap di DPRD Kapuas tersebut tidak dijadikan tersangka, maka pihak pengacara akan melakukan pelaporan menyangkut penyidikan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk diminta awasi kasus tersebut, ungkap Hendry.

"Bila kasus ini terjadi melenceng dari proses hukum yang sebenarnya, kami dan masyarakat Kapuas menghendaki kasus ini diambil alih oleh KPK, karena terkesan selama ini, tebang pilih, maka kami serta masyarakat akan menuntut keadilan dari kasus ini, agar pejabat di Pemkab Kapuas dan DPRD Kapuas yang terlibat lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka," kata Mantan Waket DPRD Kalteng ini. ( IP – TP )

Berita Lainnya