Minggu , | WIB

Selasa, 12 Mei 2015 - 20:46:25 WIB
BELUM ADA ATURAN TNI BOLEH JADI PENYIDIK KPK POLITISI PDIP MENGATAKAN
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 6619 kali


TB Hasanuddin

JAKARTA,INTELIJENPOST.COM Permasalahan TNI akan dijadikan penyidik KPK, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan masuknya unsur TNI sebagai penyidik dan jabatan lainnya di Komisi Pemberantasan Korupsi, belum ada aturan sebab  berpotensi bertentangan dengan undang-undang. Walau anggota TNI punya kemampuan dalam penyidikan dan penyelidikan, bukan berarti saat ini boleh langsung direkrut jadi penyidik di KPK, ujarnya

Selanjutnya menurut Hasanuddin, saat ini tidak ada aturan yang membolehkan anggota TNI jadi penyidik KPK. "Saya bukan orang yang pro atau kontra soal penempatan prajurit TNI. Tapi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, itu tidak dibenarkan," kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat 8 Mei 2015.

Sesuai Politisi PDIP ini menjelaskan menurut UU No 34 tahun 2004 tentang TNI penempatan anggota TNI aktif hanya diperbolehkan pada 10 lembaga, seperti  Kementerian Pertahanan, Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Wantanas, Kemenpolhukam dan lain lain.

"Untuk sementara sebagai penyidik  (KPK) tidak tercantum, sehingga dapat dikatakan melanggar undang-undang. Bisa saja dipaksakan tapi yang bersangkutan harus alih status jadi PNS dulu," kata mantan perwira tinggi TNI itu.

Sedangkan mengenai apakah pensiunan TNI diperbolehkan masuk dalam struktur KPK, ia mengatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut. "Tapi seorang penyidik setahu saya harus pegawai negara," kata dia.

Dia (TB Hasanuddin ) menjelaskan, sebenarnya anggota TNI mempunyai kemampuan dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Dalam struktur TNI ada Polisi Militer dan Oditur militer yang mempunyai kemanpuan itu. "Bahkan, kalau soal kemampuan tak ada masalah, tapi penempatannya jangan sampai melanggar UU," kata Hasanuddin.

Disisi lain, terkait TNI akan dijadikan penyidik KPK, Intelijenpost coba adakan wawancara dengan Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA- PPD ) Seluruh Indonesia Lahane Aziz, pada saat berada di Surabaya mengatakan, boleh saja kalau TNI mau dimasukan atau dijadikan penyidik KPK, asalkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengijinkan, ini semua untuk kepentingan bangsa dan Negara apalagi saat ini ada unsur lain yang mau mengembosi KPK dalam upaya – upaya memberantas korupsi di tanah air ini, ucap Aziz.

Sementara untuk menyikapi masalah ini, sesuai dengan perkataan Politisi PDIP, Komisi I DPR – RI, TB Hasanuddin bahwa belum ada aturan TNI boleh masuk atau dijadikan penyidik KPK, hal ini tidak benar menurut pendapat Kordinator. LSM.PKA-PPD Seluruh Indonesia Lahane Aziz menjelaskan sesuai UU No.34 tahun 2004 tentang TNI mengenai penempatan Anggota TNI aktif hanya diperbolehkan pada 10 lembaga seperti,. Kementerian Pertahanan, Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Wantanas, Kemenpolhukam dan lain – lain.

Kalau dilihat dari penjelasan UU No. 34 tahun 2004, tentang penempatan tugas TNI tidak ada masalah karena tidak ada pembatasan dan dalam UU ini mengatakan dan lain – lain itulah sudah termasuk TNI boleh dimasukan atau menjadi penyidik KPK, asalkan mendapat izin dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko, jelas Aziz.

Aziz juga mengingatkan, sesuai pembicaraannya TB Hasanuddin secara tidak langsung Dia sudah mengakui bahwa TNI punya kemampuan sebagai penyidik karena dalam struktur TNI ada Polisi Militer dan Oditur Militer yang mempunyai kemampuan itu, “ bahkan kalau soal kemampuan tak ada masalah, tapi penempatan jangan melanggar UU, “ kata Hasanuddin.

Lantas, kalau UU No.34 tahun 2004, tentang penempatan tugas TNI, dan membatasi TNI tidak boleh menjadi penyidik, penyidikan KPK, berarti UU No. 34 tahun 2004 ini perlu ditinjauh ulang serta direvisi kembali karena ada unsur pilih kasih sedangkan TNI adalah tulang punggung Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang mempunyai hak yang sama dan penuh tanggung jawab, pungkas Aziz..  ( IP – AL )



Berita Lainnya