Sabtu , | WIB

Selasa, 14 Juli 2015 - 15:19:16 WIB
KORUPSI BAKAL MERAJALELA MK "HALALKAN" POLITIK DINASTI
Korupsi - Dibaca: 1525 kali


JAKARTA,INTELIJENPOST.COM Permohonan uji materi yang diajukan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan, telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi ( MK ) terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Bahkan, putusan MK itu menghapus batasan keikut sertaan anggota keluarga kepala daerah yang sudah menjabat (incumbent) atau dengan kata lain melegalkan kembali politik dinasti.

Melihat hal itu, terpaksa angkat bicara Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA-PPD ) Seluruh Indonesia Lahane Aziz menegaskan,  dengan adanya putusan tersebut, maka ke depannya akan menimbulkan problem yang lebih besar.

“Jelas itu akan menimbulkan problem lebih besar lagi terhadap demokrasinya, yaitu menumpuk kekuasaan di tangan satu orang. Dan itu sangat berpotensi menimbulkan korupsi di mana-mana, karena tak terkontrol lagi,” tuturnya kepada Intelijenpost, di Jakarta baru – baru ini.

Menurut Aziz, putusan MK itu tentu membuat kepala daerah merasa puas. Padahal sedianya, Pasal 7 huruf r itu sama sekali tidak membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

“Lha itu kan faktanya (kepala daerah akan senang). Padahal, itu kan bukan mencabut hak mencalonkan diri, tapi mengatur hak itu. Hal itu kan agar tujuan demokrasi tercapai, apa tujuannya? agar terjadi distribusi kekuasaan,” ungkapnya.

Aziz  menyayangkan putusan dari lembaga konstitusi tertinggi di republik ini, lantaran tidak melihat fakta di lapangan serta tak mempertimbangkan aspek sosiologis serta demokratis itu sendiri dalam mengetuk palu hakim, cetusnya.

“Imbuh Aziz, argumen mereka yang dipakai untuk membolehkan itu semata-mata didasari pandangan konsitutisi semata bukan fakta di lapangan, bukan dengan argumen sosiologis dan demokrasinya. Makna dari demokrasi itu butuh kebebasan memang final, tetapi demokrasi juga memberi batasan,” tutup Aziz.  ( IP - *** )

Berita Lainnya