Sabtu , | WIB

Rabu, 16 September 2015 - 15:48:36 WIB
PT PELINDO III GANDENG KEJAKSAAN UNTUK ANTISIPASI MASALAH HUKUM, LSM MENDUGA ADA UNSUR KKN
Pelabuhan - Dibaca: 10426 kali


SURABAYA,INTELIJENPOST.COM PT. ( Persero ) Pelabuhan Indonesia III gandeng Kejaksaan Tinggi Jatim untuk antisipasi masalah hukum. Maraknya kasus hukum yang melibatkan suatu perusahaan menjadikan PT Pelabuhan Indonesia III (PT Pelindo III) lebih waspada. Kewaspadaan ini bukan tanpa alasan, mengingat Pelindo III merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rawan bersinggungan dengan hukum.

Sebagai untuk mengantisipasi hal itu, perseroan memutuskan untuk melibatkan Kejaksaan dalam mengawal kasus-kasus hukum yang melibatkan Pelindo III, sebab resiko bersinggungan dengan masalah hukum sangat tinggi di pelabuhan, sehingga sewaktu – waktu sebagai penggugat maupun tergugat.

Sementara adanya penandatanganan kesepahaman antara Pelindo III dengan Kejaksaan Tinggi Jatim, Intelijenpost minta tanggapan Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia Lahane Aziz mengatakan, bentuk kerjasama semacam ini jelas ada dugaan terjadi unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ) , karena hal ini menurut LSM telah terindikasi terjadi intervensi hukum terhadap pihak lain dan secara tidak langsung sudah membeack – up Pelindo III dari berbagai masalah hokum, ujar Aziz.

Lanjut Aziz, Kejaksaan sebagai institusi Lembaga Penegak Hukum yang independensi, jadi tidak perlu adanya menggandeng pihak – pihak BUMN lainnya termasuk Pelindo III.  Dalam rangka meminimalkan hukum, penyelamatan keuangan, kekayaan, maupun asset milik perusahan, hal ini disampaikan Dirut PT. Pelindo III, Djarwo Surjanto saat itu, jelasnya.

Imbuh Aziz, dari penandatanganan kesepahaman ini sehingga ada dugaan KKN, hal ini dapat dikatagorikan Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Dan Dapat Merugikan Keuangan Negara Adalah Korupsi. Selanjutnya, rumusan Korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Sampai dengan surat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidanakan Koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk Korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur – unsur : 1. Setiap orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ; 4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; 5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tutup Aziz.

Menurut Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo Surjanto mengatakan, apa yang dilakukan Pelindo III merupakan upaya dalam meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan diharapkan dapat membantu Pelindo III dalam hal pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

“Karena Pelindo III memiliki resiko bersinggungan dengan masalah hukum, baik itu sebagai penggugat maupun tergugat. Dengan adanya kesepahaman ini nantinya resiko hukum itu dapat diminimalkan,” katanya sesaat setelah penandatanganan kesepahaman antara Pelindo III dan Kejaksaan.

Maka keputusan Pelindo III untuk menggandeng Kejaksaan juga ditujukan untuk pemulihan atau penyelamatan keuangan, kekayaan, maupun aset milik perusahaan. Sebagai perusahaan plat merah, aset perseroan cukup besar baik berupa bangunan maupun tanah.

Menyangkut pendapatan dan investasi perusahaan juga tak kalah besar. Hal itu membutuhkan pendampingan oleh aparat penegak hukum. “Pelindo III sahamnya 100 persen masih milik pemerintah, artinya milik masyarakat. Kami minta tolong ke Kejaksaan untuk ikut menjaga aset pemerintah,” kata Djarwo.

Pada waktu itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Burhanuddin mengatakan kesepahaman yang dijalin Pelindo III dengan institusinya merupakan hal yang wajar. Menurutnya, Pelindo III sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menyetor deviden kepada negara.

Dengan demikian juga Pelindo III perlu menggenjot pendapatan agar deviden yang disetor kepada negara juga semakin besar. “Deviden ini kan sumber APBN, nanti juga untuk kesejahteraan rakyat. Jadi pada dasarnya kesepahaman ini juga untuk kepentingan negara,” katanya saat dikonfirmasi salah satu media online..

Serta Burhanuddin juga menegaskan, kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Dirinya menjamin institusinya tetap objektif dalam menangani kasus hukum dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, pungkasnya. ( IP - *** )



Berita Lainnya