Sabtu , | WIB

Rabu, 16 September 2015 - 16:08:58 WIB
SEPTEMBER BULAN INI, PRESIDEN JOKOWI AKAN EVALUASI PENGHAPUSAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
Nasional - Dibaca: 3600 kali


YANG FUNGSINYA BERTABRAKAN DENGAN UNDANG - UNDANG

JAKARTA,INTELIJENPOST.COM Kepala humas Badan Intelijen Pejuang’ 45 ( BIP’ 45 ) Lahane Aziz mengatakan, sesuai janji Presiden Joko Widodo di bulan September 2015 ini, mengadakan evaluasi  penghapusan Lembaga Non Struktural ( LNS ) yang terutama fungsinya bertabrakan dengan Undang – Undang ( UU ) sehingga dinilai kinerjanya tumpang tindik dalam hal ini banyak yang terjadi  di Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ).

Sementara yang paling menonjol saat ini dan lagi banyak disoroti oleh berbagai kalangan public, PT. ( Persero ) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV yang dianggap monopoli berbagai bidang bisnis di Pelabuhan dan perusahan Pelabuhan Indonesia ( Pelindo ) tersebut diberikan ijin persero untuk dalam hal pelayanan terminal penumpang di pelabuhan, dengan dasar Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor : 56 Tahun 1991, PP No. 57 Tahun 1991, PP No. 58 Tahun 1991 dan PP No. 59 Tahun 1991, namun PT ( Pelindo I, II, III, dan IV ) ini melakukan aktifitasnya menyalahi dari pada Peraturan Pemerintah ( PP ) dimaksud dan kinerjanya tumpang tindik karena bertabrakan dengan Undang – Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008.

Untuk itu, BIP’ 45 minta kepada Presiden Jokowi  untuk  segera mengadakan evaluasi penghapusan Lembaga Non Struktural ( LNS ) yang pungsinya bertabrakan dengan Undang – Undang, dalam hal in PT. Persero ( Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV ) , karena UU adalah salah satu prodak hukum yang paling tertinggi dari pada Keputusan Presiden ( Kepres ), Keputusan Menteri ( KM ) maupun Peraturan Pemerintah ( PP ), ujar Aziz.

Aziz menegaskan, kalau Presiden Jokowi ( Pemerintah ) tidak melaksanakan penghapusan LNS Persero milik BUMN ( PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV ) berarti secara tidak langsung Pemerintah sudah mengkerdilkan Undang – Undang ( UU ) yaitu Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran, disisi lain perusahan ini juga sudah melawan hukum karena menyalahgunakan fungsi dan tanggung jawabnya dalam hal melaksanakan berbagai bisnis di Pelabuhan, jelasnya.

Imbuh Aziz, karena yang mengatur dan mengelola pelabuhan baik itu aturannya mengenai berbagai bidang bisnis termasuk sarana dan prasarananya telah diatur jelas dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 5 Tahun 2010, Tentang Kenavigasian, dilengkapi : PP – RI, No. 20 Tahun 2010, Tentang Angkutan Di Perairan, serta PP No. 21 Tahun 2010, Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. ( IP - *** )

Berita Lainnya