Rabu , | WIB

Selasa, 10 November 2015 - 18:12:44 WIB
DPR DIMINTA USUT MENTERI BUMN
Kabar Redaksi - Dibaca: 2848 kali


TERKAIT MENGABAIKAN ATAU SECARA TIDAK LANGSUNG MELECEHKAN UU.NO.17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
Oleh : Lahane Aziz, Pimpinan Redaksi intelijenpost.com

Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Mengingat : Pasal 5 ayat ( 1 ), Pasal 20 ayat ( 1 ), Pasal 25 A, dan Pasal 33 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR – RI ) dan Presiden Republik Indonesia. Memutuskan, Menetapkan : Undang – Undang Tentang Pelayaran.

Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1. Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan : Pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri  atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.

Selanjutnya UU ini  menyatakan, Otoritas Pelabuhan ( Port Authority ) adalah Lembaga Pemerintah di Pelabuhan sebagai Otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Lembaga Pemerintah di Prlabuhan sebagai Otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan , dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk Pelabuhan yang belum di usahakan secara komersial.

Dengan dasar inilah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR – RI ) diminta usut Menteri BUMN terkait mengabaikan atau secara tidak langsung melecehkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kenavigasian.

Karena Menteri BUMN yang bertanggung jawab kepada semua perusahan milik Negara yakni, ( Persero ) PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV yang sampai saat ini masih menguasai penuh terhadap berbagai bidang bisnis di Pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia.

Patsalnya, dasar pengelolaan pelabuhan yang dipergunakan atas Peraturan Pemerintah ( PP ) mulai dari Pelindo I, PP No. 56 Tahun 1992, Pelindo II, PP No. 57 Tahun 1992, Pelindo III, PP No. 58 Tahun 1992 dan Pelindo IV, PP No. 59 Tahun 1992, maka jelas sudah Peraturan Pemerintah ( PP ) yang digunakan seluruh PT. Pelabuhan Indonesia  gugur demi hukum, sebab UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Kenavigasian sudah di jalankan ( difungsikan ).

Berita Lainnya