Minggu , | WIB

Jumat, 27 Juni 2014 - 10:44:07 WIB
MENGANTISIPASI TERJADI GRATIFIKASI DALAM PERUSAHAN, KPK TANDA TANGAN KERJA SAMA BUMN JELAS KKN
Opini - Dibaca: 121212 kali


SURABAYA,INTELIJENPOST.COM Alasan apapun yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk melakukan kerja sama mengenai pengendalian gratifikasi dalam rangka mewujudkan komitmen sebagai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang selalu patuh dan menerapkan prinsip tata kelola perusahan yang baik ( Good Corporate Govermance ), hal ini sudah jelas teridentik dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ).

Untuk tidak mengurangi kepercayaan rakyat(publik) terhadap kinerja KPK agar tidak perlu di undang atau mendatangi perusahan Badan Usaha Milik Negara  ( BUMN  ) yang meminta adanya penanda tanganan kerja sama seperti terbukti belum lama ini ( 20/4 ) dengan PT. ( Persero ) Pelabuhan Indonesia III bersama Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono.

Jadi pada prinsipnya, LSM. PKA-PPD dan berbagai publik harapkan KPK  sebagai Lembaga Negara  yang berpegang teguh dengan sistim kerja independen yang didasari sebagai pengawasan Aparatur Negara yang melakukan korupsi dan KPK mempunyai segala kewenangan yang dimilikinya akan melakukan upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara efektif dan berkualitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang sekaligus diharapkan dapat memulihkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, ujarnya.

Sementara itu KPK  berwenang melakukan tugas pencegahan, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ), menerima hasil laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK, serta melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dan khususnya melakukan kerja sama antar Negara lain, hubungan bilateral atau multilateral dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( TPK ), ungkap Ketua.LSM.PKA-PPD Lahane Aziz.

Maka jelas sudah, dalam rangka pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( TPK ) di lingkungan perusahan maupun di lingkungan umum , jadi tidak perlu adanya penanda tanganan bentuk kerja sama karena hal ini dapat teridentik dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ) antara perusahan dengan oknum KPK, imbuh Aziz. ( IP )

Berita Lainnya