Selasa , | WIB

Jumat, 29 Agustus 2014 - 18:13:24 WIB
DIBALIK KELANGKAAN BBM SUBSIDI ADA OKNUM PETUGAS TERLIBAT KERJA SAMA DENGAN PEMBISNIS BBM ILEGAL
Metro Surabaya - Dibaca: 116872 kali


Situasi Antrean Bahan Bakar Minyak di SPBU

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM Kelangkaan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) bersubsidi diberbagai Wilayah di Nusantara membuat masyarakat yang mempunyai hak mempergunakan BBM bersubsidi untuk kenderaannya mulai dari Sepeda Motor, Kenderaan roda empat, perahu motor nelayan serta lainnya, akhir – akhir ini kesulitan untuk mendapatkan BBM Benzin dan terutama minyak Solar.

Pada hal menurut Pertamina, Bahan Bakar Minyak ( BBM ) berupa Benzin atau Premium maupun Solar persediaannya masih ada sampai tahun 2015, begitu masa transisi kepemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) ke Pemerintahan Erah Baru Indonesia Jokowidodo sebagai Presiden , BBM yang menjadi masalah yaitu adanya kelangkaan serta informasi mau adakan kenaikan harga BBM dan dikuranginya jatah BBM bersubsidi.

Sumber yang dihimpun Intelijen Post, adanya kekurangan pemasok BBM Bersubsidi di tempat – tempat SPBU karena Pemerintah ( Pertamina ) mengurangi jatah BBM Bersubsidi Premium maupun Solar di seluruh SPBU yang ada di seluruh Nusantara akibatnya terjadi antrian panjang dan sebagian masyarakat tidak kebagian BBM Bersubsidi tersebut, ujar berbagai sumber.

Intelijen Post coba konfirmasi dengan LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) terkait adanya kelangkaan BBM Bersubsidi dan pengurangan jatah BBM tersebut di seluruh SPBU yang ada oleh Pemerintah, Lahane Aziz sebagai Kordinator LSM.PKA-PPD seluruh Indonesia mengatakan, adanya kelangkaan akibat pengurangan pemasok jatah BBM Bersubsidi ke SPBU, masyarakat jangan sampai terpancing membuat keributan atau hal – hal yang tidak di inginkan karena kelangkaan BBM ini ada oknum Petugas terlibat kerja sama dengan pembisnis BBM ilegal. Ujarnya.

Jadi masyarakat jangan mau diperalat dan langkah yang diambil oleh Pemerintah ( Pertamina ) untuk membatasi jatah BBM Subsidi di SPBU untuk langkah awal menghalangi ruang gerak oknum petugas dengan pembisnis BBM Bersubsidi ilegal yang merampas atau secata tidak langsung sobatase program Pemerintah dan merampok hak – hak rakyat yang secara sah mempergunakan BBM Bersubsidi tersebut, sesuai data dan hasil blusukan LSM hampir di seluruh Nusantara sudah terjadi praktek pembusukan ini, kata Kordinator LSM.PKA-PPD.

Untuk itu, LSM.memberikan masukan kepada Pemerintahan Era Baru Indonesia  Jokowidodo nanti dalam mengangkat Kabinet – Kabinetnya  ( Menteri ) serta para Kepala Pimpinan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang berbobot, profesional dan bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ) dan segera merubah sistim yang merusak sehingga terjadi kebocoran keuangan negara yang ditemukan bukti banyak terjadi di instansi Bea dan Cukai, serta di BUMN, Pertamina, Pelindo dan perusahan penerbangan Merpati dan Garuda, tuturnya.

Masih Aziz menambahkan, dari perusahan milik BUMN Pertamina, dengan adanya camput tangan penyaluran BBM yang dibentuk oleh Menteri ESDM yaitu BPH Migas dan SKK Migas yang ikut menyalurkan BBM Bersubsidi Premium dan Solar ke masyarakat banyak terjadi penyimpangan karena disalurkan tidak sesuai peruntukan dan tidak tepat sasaran karena ada indikasi BPH Migas dan SKK Migas ada kerja sama denga pembisnis BBM Bersubsidi secara ilegal karena BBM ini banyak dijual ke – industri sehingga terjadi KKN bukti salah satunya, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menerima suap dari perusahan penyalur BBM ilegal, atau terlibat korupsi triliun rupiah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )ungkap Aziz. ( IP )

Berita Lainnya