Selasa , | WIB

Kamis, 18 September 2014 - 14:21:26 WIB
PROFESI DAN ETIKA PRESIDEN UNTUK MEMBANGUN BANGSA
Kabar Redaksi - Dibaca: 48016 kali


Pimred Intelijenpost.com

Oleh : Sultan Ode Lahane Aziz.

Profesi sebagai Presiden adalah pekerjaan yang dilakukan bukan untuk memperoleh penghidupan, melainkan sebagai pengabdian untuk manusia – masyarakat dan bangsa. Pekerjaan yang disebut sebagai profesi memerlukan pengetahuan, keahlian khusus, serta integritas pribadi yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan harus dijalankan secara bebas tapi terpimpin dan mandiri dalam pendiriannya.

Hal itu memiliki konsekuensi pertanggung jawaban profesi yang lebih tertuju kepada kemanusiaan dan Tuhan yang maha Esa. Presiden merupakan profesi dan jabatan yang paling terhormat dan juga mempunyai wewenang memutuskan suatu baik – buruknya permasalahan dalam maupun luar negeri.

Putusan Presiden menentukan nasib seseorang dan juga masyarakat secara umum, dan putusan Presiden harus dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku demi menegakan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat menjalani profesi sebagai seorang Presiden, diperlukan tidak hanya kemampuan berpolitik, hukum tetapi juga integritas pribadi.

Selain itu, harus selalu dijaga agar kebebasan dan kemandirian yang dimiliki Presiden tidak disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain yang merugikan kepentingan penegakan Presiden terkait politik bukan berdasarkan demi hukum dan keadilan. Salah satu instrumennya adalah kode prilaku Presiden.

Untuk menjaga kehormatan Presiden yang menentukan kehormatan dan martabat adalah lembaga negara atau disebut, “ Pasukan Pengamanan Presiden, “ tidak dapat hanya dengan memberlakukan ketentuan Partai dan politik.

Sementara itu karena terdapat kaidah prilaku – prilaku dan sikap etis yang tidak dapat terjaring oleh norma politik, hukum tetapi jika dilanggar akan mempengaruhi Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan dan memutuskan suatu permasalahan di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu agenda penting yang harus dilakukan ke – depan adalah penegakan kode prilaku yang harus dilakukan berbarengan dengan upaya reformasi peradilan. Proses tersebut tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada lembaga negara sendiri, melainkan harus didorong dan dikawal oleh segenap komponen bangsa.

Berita Lainnya