Senin , | WIB

Jumat, 12 Desember 2014 - 18:20:23 WIB
MARAKNYA PENEBANGAN KAYU LIAR KEPALA DINAS KEHUTANAN
Hukum & Kriminal - Dibaca: 43152 kali


KABUPATEN BANGGAI DIDUGA IKUT TERLIBAT SULTENG,INTELIJENPOST.COM Adanya penebangan kayu liar (ilegal loging) di Kabupaten Banggai Ibu Kota Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah makin marak, diduga adanya kerjasama pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai yang kurang disiplin mengawasi kegiatan para mafia ilegal loging. Bila tidak cepat dihentikan Binsil yang terdiri dari Desa Malik, Binsil dan terutama Desa Binsil akan mengalami logsor secara sistematik.

Sementara kegiatan penebangan kayu hutan, secara terus menerus tanpa reklamasi atau penghijauan mengembalikan kondisi hutan sebagai mana sebelum penebangan, kalu dibiarkan begini akan menimbulkan bahaya banjir dan longsor mengarah pada ambrolnya Desa Malik.

Seperti yang diketahui atau dianalisa oleh salah satu media local, bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat dan LSM, menunjukan bahwa kondisi hutan di Binsil dalam posisi mengkhawatirkan. Sementara masyarakat telah mengadu ke pemerintah setempat, namun tidak ada kebijakan yang memihak rakyat, artinya pemilik modal yang sudah lima tahun menebang masih diatas angin, kipas kipas dengan keuntungan yang berlipat ganda.

Situasi dan kondisi alam Binsil di Kecamatan Bua Lemo, Kabupaten Banggai, mulai rusak setelah adanya penebangan kayu yang dilakukan PT.  BALANTAK RIMBA REJEKI sehingga masyarakat sangat resah karena sumber air mereka kotor dan tercemar, kata sumber yang dapat dipercaya.

Selain terusik hutan di Desa Binsil Kecamatan Bualemo, Kabupaten banggai ibu kota Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah, diawal dan dimulai pada tahun 2005 silam, ketika itu sebuah perusahaan waralaba yang berlebel PT. Balantak Rimba Rejeki (BRR), mulai mengekspolarasi kayu- kayu hutan, kemudian menggandeng dan bekerja sama PT. CENTRAL SULAWESI dan join pengangkutan dengan PT. DAHATAMA ( DHT), ungkap sumber tadi.

Perusahaan perusahaan yang mengelolah kayu gelondongan tersebut, selain menebang kayu dihutan desa Binsil, juga tidak memiliki kepedulian pada masyarakat setempat, bahkan memiliki sikap yang arogan dan terkesan kebal hukum, karena memiliki izin secara resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan bisnis kayu, padahal ada dugaan kuat ijinnya hanya abal – abal, katanya sumber ini.

Salah satunya kepedulian yang ditunjukan oleh PT. Balantak Rimba Rejeki adalah membayar Retribusi ke Desa Panggalaseang Rp. 2000,- tiap satu meter kubik kayu yang diambilnya, sesuai dengan pengakuan Kades Panggalaseang bernama Aco Dg Naha, sementara Kades Binsil dan Binsil K serta Desa Malik tidak sepeserpun diberikan padahal hutan tempat mereka menebang kayu berada di ketiga desa tersebut, ungkap kedua Kades itu.

“Bahkan dulu memang ada kontribusi kedesa kami, tetapi sekarang tidak ada lagi, kecuali yang diserahkan ke Desa Panggalaseang ,”kata salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya. Tanpa melakukan analisa secara akademik, dengan rambu rambu rumus lingkungan hidup yang mutakhir, tampak jelas aktifitas penebangan kayu hutan oleh PT. Balantak Rimba Rejeki (BRR), secara kasat mata dapat terlihat dengan setiap hari ratusan pohon yang berkurang, besar kecil ditebang tanpa pilih, walaupun berada pada lereng perbukitan, ujar warga tadi.

Berkaitan dengan limbah kayu semua terbuang kesungai begitu saja, ini menimbulkan tercemarnya air sungai oleh limbah kayu dan sedikitnya tiga sungai diantaranya Sungai Monto Montoi, Saiong serta Sungai Malik yang juga merupakan sumber air utama warga, sudah tidak bisa di pakai lagi karena keruh dan berbau.

Pada saat dikonfirmasi kepada pihak PT. BRR salah seorang menejer dilokasi berlagak tidak mengerti, ia hanya mengaku sebagai menejer kendaraan alat berat dan tidak tahu menahu sama sekali tentang aktivitas penebangan kayu PT. DHT, lebih celakanya lagi dirinya tidak tahu nama perusahaannya sendiri, sungguh mengherankan atau mungkin sudah ada seting dan kesengajaan untuk dirahasiakan status perusahaan pengelolah kayu tersebut, kata salah satu wartawan media local dan LSM.

Selanjutnya PT.  BRR dalam operasinya memang hampir semua jenis kayu yang berpotensi bisnis dibabatnya baik yang terdaptar dalam surat layak ditebang ataupun tidak termasuk kayu tebang juga, ibarat pukat harimau sementara kayu yang dimaksud adalah jenis kayu besi (STR), suren (SR), Nyato (NYT), Lasik (LS), Kapak hutan (KPH), Damar Babi (DB), Malapoga (POA), Meranti (MR), Kayu Indah Kuning dan Kayu Tella (TPRG), jelas oknum Kehutanan kepada Intelijen Post.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai Ibu Kota Luwuk Drs. Altris saat dikonfirmasi dikantornya tidak memberikan jawaban yang pasti, tetapi diakuinya bahwa perusahaan tersebut telah mengantongi IPKR dan IPK, bahkan kepala dinas Drs. Altris tidak menanggapi atas kedatangan keberadaan tim kami untuk mengusut seluk beluk penebangan kayu diwilayah Banggai, tukasnya.

Dirinya ( Altris ), hanya sempat berkomentar pada tim bahwa “wah gak usah itu dipersoalkan, ada kasus besar ini yang anda harus muat kalau bisa, kasusnya pak Murat Husen, kenapa kait – kaitkan orang lain dan ada apa dibalik semua in, jika anda bisa usut dan beritakan kami akan hadiahkan anda mobil” ungkap sang kepala dinas selaku orang nomor satu dilingkup Dinas Kehutanan Banggai yang ternyata belakangan diketahui adalah seorang sarjananya bukan sarjana kehutanan dan lagi benturan atau miss komunicasion dengan Murad Husen seorang pengusaha terkenal di Banggai.

 Investigasi berlanjut karena rasa penasaran tim beranjak ke BAPEDALDA Kabupaten Banggai untuk menelusuri dibalik mafia ilegal loging ini, setelah sampai dikantor Bapedalda tim dipertemukan dengan Kepala Bidang Kepengawasan Dampak Lingkungan bernama Herman, dan memperlihatkan serta menjelaskan AMDAL, atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Namun Herman tidak dapat berbuat banyak yang selama ini sudah hampir 5 tahun mengetahui kegiatan penebangan kayu ilegal, karena dengan alasan personil yang tidak memungkinkan dengan dana oprasionalnya dilapangan, ditengarai dan dibelakangnya ada orang orang hebat menbekingi, perusahan perusahaan tersebut, pasrah Herman.

Cuma Herman bekata pada tim, “jangan salahkan kami pak, kami sudah berbuat yang terbaik tapi tidak dipedulikan dan direspon sebab kami ibarat singa tanpa taring dan gigi”ungkapnya. Masyarakat berharap agar aktifitas penebangan kayu segera dihentikan, karena jika tidak justru akan merugikan alam sekitar dan menimbulkan banjir, longsor serta korban jiwa, tegasnya. ( IP – AG – BT )

Berita Lainnya