Minggu , | WIB

Jumat, 19 Desember 2014 - 00:07:43 WIB
LSM MENILAI KPK BUKA CABANG PERTANDA KEHANCURAN
Nasional - Dibaca: 100310 kali


LSM JUGA MENYIKAPI PEMERINTAHAN JOKOWI - JK TERKAIT 10 LEMBAGA NON STRUKTURAL DIBUBARKAN

JAKARTA,INTELIJENPOST.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Lembaga Non Struktural yang disetujui pada saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) sebagai Presiden selama dua priode dan lembaga ini mendapat kepercayaan sepenuhnya oleh kalangan publik ( rakyat ), karena melaksanakan fungsi tugasnya dengan baik sehingga para pejabat banyak yang tertangkap tangan karena melakukan korupsi dan hampir semuanya masuk penjara.

Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) ini perlu dipertahankan dan didukung oleh semua pihak baik rakyat maupun instansi Pemerintahan, karena terkait dengan adanya Pemerintahan Jokowi – JK adakan perampingan Kabinetnya atau pembubaran sepuluh lembaga Pemerintahan Non Struktural ini.

Menyangkut berita ini, Intelijen Post coba wawancara dengan Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA-PPD ) Seluruh Indonesia Lahane Aziz mengatakan, terkait adanya perampingan atau pembubaran sepuluh Lembaga Pemerintahan Non Struktural termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) oleh Pemerintahan Jokowi – Jk, hal ini LSM menilai sangat arogansi, ujarnya.

Menurut LSM dari kata bubarkan tidak segampang itu, karena hal ini menyangkut orang banyak yaitu karyawan atau Pegawai, mau diberhentikan berarti menambah pengangguran dan bagaimana urusan gajinya atau uang pensiun, ini juga mengeluarkan anggaran tentu banyak dan kalau ada masalah karena mereka Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang masuk di Lembaga ini dengan procedural sehingga mereka tidak mau diberhentikan karena belum saatnya pensiun, akhirnya berdampak ke – hukum untuk saling gugat, kata Aziz.

Seandainya Pemerintah Jokowi – JK , tetap membubarkan sepuluh Lembaga Non Struktural atau merampingkan, tetapi Karyawan, Pegawainya tetap dipakai ( difungsikan ) berarti hal ini sama saja karena anggaran untuk bayar gaji tetap jalan, sehingga hal ini yang terjadi perampingan itu bangunan bukan lembaga sama orangnya, jelas Aziz.

Disisi lain, Abraham Samad, Senin (15/12/2014) mengungkapkan pihaknya bakal mendirikan kantor cabang di tiga kota yang berbeda. Menurut dia, kota itu berada dalam tiga zona yang berbeda, yakni Barat, Tengah dan Timur.

Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Coruption Committee ini mengungkapkan, zona barat berada di Pulau Sumatera, zona tengah di Pulau Kalimantan, sementara zona timur di Pulau Sulawesi.

"Sumatera di kota Medan. Yang di Kalimantan di kota Balikpapan, dan yang di Sulawesi di kota Makassar," kata Abraham di Gedung KPK kepada wartawan

Meski demikian, Pria kelahiran Makassar ini menjelaskan bahwa rencana itu masih belum bisa dipastikan, apakah akan disetujui oleh pemerintah dan DPR. "Sebab ini kan terkait alokasi penganggaran," tuturnya.

Aziz menambahkan, pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Abraham Samad, mengenai pihaknya akan mendirikan kantor cabang di tiga kota dengan sistim zona barat berada di Pulau Sumatra ( Kota Medan ), zona tengah di Pulau Kalimantan ( Kota Balikpapan ) dan zona timur di Pulau Sulawesi ( Kota Makassar ), kalau perencanaan buka cabang ini terjadi, LSM menilai ini sebagai pertanda akan hancurnya KPK , ungkap Aziz

LSM menjelaskan, selama ini KPK bekerja dengan baik dan mendapat kepercayaan dari berbagai kalangan publik.( rakyat ), karena cuma satu – satunya punya kantor pusat di Jakarta dan memiliki sarana atau alat kerja yang mumpuni serta terdapat lima orang pimpinan KPK  yang solid dalam satu tim, sehingga menjalankan tugas investigasi, penyeledikan, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku korupsi dapat terlaksana dengan baik karena semua ini dari hasil keputusan bersama dan dikontrol oleh satu ketua KPK atau dengan sistim satu pintu, ujar Aziz.

Imbuh LSM, kalau buka tiga kantor cabang, dapat anggaran dari mana ? karena belum tentu dari Komisi tiga DPR – RI, mau menyetujui keluarnya anggaran. Dan adanya tiga kantor cabang tersebut sudah jelas kantor pusat KPK susah kontrol kinerjanya serta sudah pasti beda pendapat dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam hal penyeledikan, penangkapan maupun penahanan terhadap pelaku korupsi di daerah tiga kantor cabang KPK ini.  

Maka konkrit dari hasil kerjanya tiga kantor cabang KPK tersebut, akan aburadul dan dengan mudanya akan tersusupi oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ), maka hancurlah nama baik KPK yang selama ini bekerja atau ibaratnya : panas setahun dihapus dengan hujan sehari, akibatnya publik ( rakyat ) tidak percaya lagi sama Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan ini dinamakan awal kehancuran yang membawa mala petaka yang sangat besar, tutur Aziz.  ( IP – A. Zaman )



Berita Lainnya