Sabtu , | WIB

Senin, 23 November 2015 - 21:40:11 WIB
FREEPORT IBARATNYA MAKAN KACANG, PEMERINTAH INDONESIA RIBUT KULITNYA
Ekonomi Bisnis - Dibaca: 110141 kali


SURABAYA,INTELIJENPOST.COM Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) melaporkan salah satu politisi Senayan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapat jatah 20,64 persen saham PT. Freeport Indonesia yang didivestasikan ke pihak nasional (pemerintah pusat, daerah, BUMN-BUMD, dan swasta nasional).

Sementara permintaan itu muncul dalam transkrip pembicaraan antara politisi, salah satu pengusaha, dan perwakilan Freeport.  Jika Freeport sepakat dengan permintaan politisi itu, maka raksasa tambang asal Amerika Serikat itu bisa mengakumulasi modal dari kekayaan tambang emas dan tembaga di Grasberg, Papua, sampai tahun 2041.

Selanjutnya, Intelijenpost coba konfirmasi berita ini dengan Kepala humas Badan Intelijen Pejuang’ 45 ( BIP’ 45 ) Lahane Aziz menuturkan, seharusnya Menteri ESDM Sudirman Said tidak perlu melaporkan salah satu politisi Senayan tersebut kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, padahal masalah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden pada awal berhembus kasus ini tidak dipermasalahkan.

Menurut Aziz, karena politisi Senayan mencatut nama Presiden dan Wakilnya ini semua hanya keterpaksaan saja supaya pihak Freeport percaya dan mengakuinya, tapi dibalik semua itu upaya lobi – lobi bisnisnya dengan Freeport belum berhasil, disamping itu juga belum ada bukti penandatanganan suatu perjanjian apapun sehingga yang bersangkutan dinilai belum merugikan Pemerintah atau pihak Freeport karena politisi tersebut belum mengambil dan mendapat keuntungan berupa apapun juga, ujarnya.

Disisi lain, masalah PT. Freeport perlu dicermati karena 25 tahun pertama beroperasi Pemerintah Republik Indonesia tidak menerima bagi hasil dari penambangan emas, kemudian dari kurang lebih 300 Kilogram emas setiap hari Indonesia hanya menerima satu persen, jelas Aziz.

Imbuh Aziz, jadi permasalahan salah satu politisi Senayan yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapat jatah saham PT. Freeport, namun yang dipermasalahkan itu belum berhasil, semua ini dapat diselesaikan secara intern di Istana Negara maupun di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, sebab ibaratnya Freeport makan kacang ( isinya ), Pemerintah Indonesia ribut soal kulit kacangnya.   

Situasi Freeport memang sedang melakukan renegosiasi kontrak; penerimaan negara, luas lahan, perpanjangan kontrak, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dalam negeri, dan kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri dengan pemerintah.

Menyangkut dari renegosiasi adalah meninjau kembali kontrak-kontrak lama yang dianggap merugikan negara. Renegosiasi kontrak adalah perintah konstitusi UUD 1945 yang mengamanatkan pertambangan strategis perlu dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat.

Bahkan, sampai saat ini, Freeport dan pemerintah belum sepakat untuk membangun smelter di Papua. Freeport berkukuh tetap membangun smelter di Gresik, Jawa Timur, berpartner dengan Mitsubishi Material Corp.

Adanya pembangunan smelter baru ini juga untuk mengantisipasi produksi tembaga dari tambang underground; Deep Ore Zone Block Cave, Big Gossan, Deep Mill Level Zone Block Cave, dan Grasberg Block Cave, sebesar 24.000 pound tembaga tahun 2018.

Lantas tak memungkinkan, pilihan lokasi pembangunan smelter di Gresik tak adil. Antara Papua dan Gresik adalah jarak yang jauh. Melintasi pulau yang jauh dan melewati lautan luas minus infrastruktur laut.

Kemudian dari lokasi yang jauh membutuhkan logistik pengangkutan. Pilihan lokasi pembangunan smelter di Gresik menyebabkan Papua kehilangan kesempatan investasi karena produk ikutan dari tembaga sangat banyak.

Disamping itu, PT Smelting yang berkapasitas 300.000 ton, misalnya, memproduksi sulfuric acid (920.000 ton per tahun), gypsum (35.000 ton, untuk industri semen), copper slag (655.000 ton untuk semen dan beton), anode slime (1.800 ton untuk pemurnian emas dan perak), dan copper telluride (50 ton, untuk semikonduktor).

Maka smelter baru dibangun di Mimika, Papua mendapat untung besar karena produk ikutan itu akan membuka ruang bagi mekarnya proses industrialisasi di Papua. ( IP - *** )



Berita Lainnya